Sukseskan Even Pariwisata Lokal Pesona Lipuku & Togean International Oceanic Festival (TIOF) - Maju Bersama Menuju Touna Hebat di Bidang Pariwisata, Pertanian & Kemaritiman

       Bupati Tojo Una-Una Mohammad lahay,se membuka sosialisasi peraturan menteri dalam negeri(permendagri) nomor 33 tahun 2017 tentang penyusunan  APBD tahun anggaran 2018, yang di adakan oleh  badan pengelolaan dan keuangan dan aset daerah (BPKAD) di auditorium kantor Bupati Tojo Una-Una jum'at 18 agustus 2017.

Kegiatan  sosialisasi peraturan menteri nomor 33 tahun 2017 tentang penyusunan  APBD tahun anggaran 2018 melibatkan seluruh kepala OPD,badan anggaran DPRD,dan para kasubag perencanaan program lingkup pemerintah kabupaten Tojo Una-Una.

Pada pembukaan sosialisasi ini di hadiri oleh ketua DPRD kabupaten Tojo Una-Una Gusnar A.sulaeman,SE.MM,sekretaris Daerah kabupaten Taslim DM.lasupu.SP,MT,kepala BPKAD Touna  Sovianur kure,SE,M.Si,serta nara sumber dari kementrian keuangan republik indonesia Dr.Sumule Tumbo,SE,MM dalam hal ini kepala sub direktorat perencanaan anggaran daerah sekaligus  pelaksana tugas inspektur kementrian dalam negeri,beliau juga merupakan salah satu tim perumusan permendagri terkait pengelolaan keungan daerah.

Sosialisasi ini bertujuan  untuk memberikan pemahaman  dan pengetahuan kepada seluruh stakeholder pengelolaan keuangan daerah pada tiap-tiap OPD agar memahami sekaligus menaati aturan tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2018 dalam penyusunan rencana kerja anggran (RKA).ucap kepala badan pengeloalan keuangan dan aset daerah (DPKAD) sovianur kure,SE,M.Si

Sementara itu bupati yang dalam sambutannya mengatakan APBD yang dalam hakekatnya merupakan instrument dalam kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat daerah,oleh karena itu,kita semua  harus selalu berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan  suatu APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat,atas dasar potensi daerah masing-masing serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya angaran daerah yang berorientasi kepentingan dan akuntabilitas publik,ujarnya.

Menurutnya ,anggaran yang telah disusun dan direncanakan dengan baik,tentu saja akan mengahsilkan  tujuan dan sasaran yang berdaya guna .indikator utama untuk  mengukur kualitas  pengelolaan keuangan  daerah adalah dengan ketetapan penyelesaian  APBD,penyerapan APBD tepat waktu,ketetapan penyampaian  laporam keuangan  pemerintah daerah (LKPD),kualitas dan perbaikan dan indeks persepsi korupsi(IPK).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada tahun  anggaran  2017,touna telah mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari pemerikasa keuangan republik indonesia yang kelima kalinya secara berturut-turut.hal ini tentu saja harus  terus di pertahankan dan melakukan pembenahan  agar pengelolaan keuangan daerah kedepannya makin baik.pesannya.

Beliau berharap agar penyusunan APBD 2018  dapat ditetapkan tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kabupaten tojo una-una,harapnya.

Hal ini dapat terwujud dengan adanya kerja keras dari semua pihak,teristimewa kepada rekan-rekan anggota DPRD yang sebagi mitra dalam menjalankan fungsi_fungsi APBD